Kemendagri: Politik Dinasti Menunjukkan Akar Feodalisme

Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan kekerabatan sangat berpengaruh pada keterpilihan. Kepala daerah diuntungkan dengan akses pada birokrasi, program, maupun anggaran daerah.

“Namun, politik kekerabatan ini menunjukkan akar feodalisme dan tradisi monarki di Indonesia belum sepenuhnya berubah. Bukan meritokrasi yang melandasi Pemilu Kada, melainkan nepotisme dan kolusi,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Hingga kini pemerintah mengidentifikasi sudah ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik lokal. Sebagian besar kandidat yang kerabat petahana terpilih kembali.

Namun, setidaknya 17 calon yang kerabat petahana kalah. Adapun dari 57 nama tersebut, enam kandidat masih bertarung dalam Pemilu Kada.

Umumnya mereka merupakan suami, istri, anak, ayah, kakak, saudara ipar diajukan menggantikan kepala daerah petahana.

Sementara itu, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menyatakan, walaupun kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari politik dinasti, pelarangan tersebut pada dasarnya membatasi hak konstitusi.

Menurutnya, hal terpenting dalam pemilu kada ini yaitu bagaimana menjamin pemilu kada bisa dilakukan bebas tanpa intimidasi. “Kalau Pemilu Kada bisa dilakukan bebas tanpa intimidasi, tidak ada masalah dengan dinasti itu,” ujarnya.[metrotvnews.com]