GAM-AS: Lebih Baik "Merdeka" Daripada Dijajah

Written By Pena Aceh on Jumat, 30 November 2012 | 23.26

PENA News | Massa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Aceh Selatan (GAM AS), Kamis (29/11), menggelar unjuk rasa di gedung DPRK setempat. Mereka mendesak pemerintah pusat agar mengesahkan provinsi baru, yakni Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) pada tahun 2013.

Aksi itu berlangsung sekira pukul 10.00, berakhir pukul 11.30 WIB. Sebelum beranjak ke Gedung DPRK Aceh Selatan, massa berkumpul di halaman Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) atau kantor bupati lama.

Saat melangkah, mereka mengusung sejumlah spanduk. Di antaranya bertuliskan, “Masyarakat Aceh Selatan Menolak Qanun Wali Nanggroe”, “Qanun Bendera dan Lambang Aceh Hanya untuk Kepentingan Kelompok Tertentu”, dan “Segera Wujudkan Provinsi ABAS Demi NKRI”. Spanduk lainnya berisi kritik terhadap Pemerintah Aceh.

Teuku Sukandi, koordinator aksi, dalam orasinya berseru, Lebih baik "merdeka" (berpisah-red) daripada dijajah! Lewat pernyataan itu ia ajak semua elemen di Aceh Selatan untuk bahu membahu bersama tokoh masyarakat di pantai barat-selatan Aceh memperjuangkan pemekaran Provinsi ABAS, sebagaimana yang sedang diperjuangkan oleh kabupaten lain di wilayah barat selatan Aceh.

Sukandi menyampaikan tiga hal yang menjadi tuntutan mereka yang berunjuk rasa kemarin. Pertama, menolak Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang berbau separatis, karena rakyat Aceh Selatan khawatir suasana yang sudah tenteram ini akan bergejolak dan timbul konflik politik dan konflik lainnya. 

Kedua, meminta pemerintah pusat segera mengesahkan Provinsi ABAS pada tahun 2013. “Ketiga, kami seprinsip menolak Qanun Wali Nanggroe, karena keberadaan lembaga ini hanya akan memboroskan keuangan daerah saja. Terlebih lagi Qanun WN itu dirumuskan atas kehendak suatu golongan saja, bukan kehendak masyarakat Aceh keseluruhannya,” ujar Sukandi. 

Teuku Sukandi yang juga mantan anggota DPRK Aceh Selatan ini juga mengatakan, legislatif dan eksekutif Aceh benar benar berpihak kepada rakyat tentunya mereka tidak memprioritaskan qanun qanun yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi mayoritas masyarakat Aceh. Sebab, masih ada janji di masa kampanye yang lebih prioritas untuk diselesaikan ketimbang qanun qanun tersebut.

Dulu, kata Sukandi, pasangan Dokter Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf saat kampanye di sejumlah daerah di Aceh berjanji akan memberi 1 juta rupiah kepada keluarga miskin per bulan. Tapi kenapa janji tersebut sampai saat ini tidak direalisasikan? Kenapa justru qanun yang mementingkan pribadi dan golongan yang lebih diutamakan? “Apakah itu namanya pemerintah yang prokepentingan rakyat? Berangkat dari pemikiran rasional inilah kita ingin memisahkan diri dari Provinsi Aceh. Kita akan hijrah dari Serambi Makkah ke Serambi Madinah. Oleh karenanya, mari bersama sama kita satukan tekad dan semangat untuk mewujudkan cita cita tersebut,” seru Teuku Sukandi bersemangat. 

Orator lainnya, Bestari Raden alias Tgk Rimung Lam Kaluet menambahkan, “Sudah berapa banyak tokoh intelektual yang lahir di wilayah pantai barat selatan Aceh, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Tapi sampai saat ini wilayah kita masih terlihat dikerdilkan dan dimarginalkan oleh Pemerintah Aceh. Oleh karenannya, mari bersama sama kita bangun kembali Aceh barat selatan ini demi anak cucu kita ke depan supaya tidak terus terusan dikerdilkan dan dimarginalkan,” ajak  dalam orasinya.

Bestari juga meminta DPRK setempat untuk tidak hanya mementingkan nasib sendiri dalam menyikapi prsoalan yang kini sudah jadi polemik di tengah masyarakat Aceh. Dewan dia minta melakukan gebrakan demi terciptanya masyarakat Aceh yang adil dan makmur secara keseluruhan, bukan hanya sebatas memperjuangkan qanun yang sama sekali tak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

“Wali itu lahir dari ulama yang benar benar bisa menyatukan dan menjadi panutan bagi sekalian umat di negeri syariah ini, itu pun dalam keadaan perang. Tapi dalam kondisi damai seperti ini malah Qanun Wali Nanggroe itu yang menjadi prioritas bagi eksekutif dan legislatif untuk dibahas ketimbang qanun yang benar benar menyentuh kepentingan rakyat banyak. Di mana janji Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh saat berkampanye dulu?” gugat Bestari Raden. 

Usai keduanya berorasi, Teuku Sukandi menyerahkan pernyataan sikap tertulis GAM AS itu kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan dari Partai Demokrat, Marsidiq. Saat itu Marsidiq didampingi anggota DPRK lainnya, yakni Zulfar Arifin SAg (PKPI), Hendriyono (PKPI), dan Teuku Mudasir (Partai Golkar). (tz) 

Akan Diprioritaskan

Sejauh yang kita amati, masalah ini (Qanun Wali Nanggroe serta Raqan Bendera dan Lambang Aceh -red) bukan cuma diprotes di Aceh Selatan, tapi juga di beberapa kabupaten dan kota di Aceh. Oleh karenanya, perlu kita tindak lanjuti agar dibahas bersama Komisi A DPRK Aceh Selatan.

Apakah akan kami keluarkan rekomendasi nantinya, itu sangat tergantung pada hasil pembahasan bersama di komisi. Yang pasti, persoalan ini akan kami prioritaskan pembahasannya. 

* Marsidiq, Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Demokrat. (tz) 

Jangan Dijadikan Warga Kelas Dua

Di mata TAF Haikal, isu pemekaran yang saat ini kembali disuarakan oleh masyarakat barat-selatan Aceh dengan tuntutan agar segera lahir Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), bukanlah hal baru. “Sudah sejak pemerintahan sebelumnya tuntutan seperti ini bergema,” kata Juru Bicara Kausus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh itu menjawab Serambi di Banda Aceh, Kamis (29/11) kemarin.

Lalu, kenapa tuntutan itu kini kembali bergema? “Itu karena apa yang dirasakan masyarakat barat selatan masih belum jauh berbeda dengan apa yang dialami pada masa pemerintahan sebelumnya,” jawab Haikal. Ia menyatakan, bukan Qanun Wali Nanggroe yang memicu maraknya tuntutan pemekaran ini, tetapi lebih karena rasa keadilan, ketimpangan dalam pembangunan, tersendatnya arus aspirasi, dan yang lebih fatal lagi adalah masyarakat barat-selatan merasa dijadikan sebagai warga kelas dua di provinsi ini. “Sedianya, jangan sampai begitu.”

Sebetulnya, menurut Haikal, tuntutan ini tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah sekarang, tetapi harus dijawab lewat kerja keras dan karya yang nyata. Artinya, berikan rasa keadilan, pemerataan pembangunan, jangan tutup arus aspirasi mereka, dan tempatkan mereka setara dengan warga lain di bagian Aceh lainnya. 

“Kalau ini mampu diwujudkan oleh pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Dokter Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, saya yakin tuntutan pemekaran akan berangsur memudar. Soalnya, apa yang mereka harapkan sudah tercapai,” demikian Haikal.

SUMBER: ACEHdotTRIBUNNEWSdotCOM

Rakyat Minta Gubernur Tidak Lupakan Janji

Postingan Koran Waspada

Mantan Kombatan GAM Ancam Demo Kantor Pemerintah Aceh

Postingan Koran Waspada

BEM Se-Aceh Gelar Aksi Tutup Mulut

Tuntut DPRA Trasparan Terhadap APBA

MAHASISWA dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Aceh melakukan aksi tutup mulut di bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis (7/2). Mereka mempertanyakan transparansi DPRA dalam pengalokasian APBA 2013 yang dianggap tidak pro rakyat.

PENA News | Sebanyak 10 orang perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Aceh, Kamis (7/2) sore kemarin, menggelar aksi tutup mulut dengan lakban di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. Aksi ini dalam rangka mendesak pihak DPRA agar transparan terhadap APBA 2013 dan menjelaskan pengalokasian APBA 2013 yang tak prorakyat, seperti alokasi untuk Wali Nanggroe yang lembaganya masih dipersoalkan. 

Tak ada orasi dalam aksi itu. Mereka hanya berdiri berbaris di Bundaran Simpang Lima dengan mulut dilakban. Namun, tuntutan mereka dapat terbaca dari spanduk bertuliskan “Stop APBA tak Prorakyat” dan pernyatan sikap yang dibagikan kepada para wartawan. Aksi berlangsung sekitar setengah jam tanpa pengawalan polisi.

Usai aksi itu, Ketua BEM Se-Aceh, Firdaus yang ditanyai wartawan mengatakan, mereka menilai pihak DPRA tak transparan dalam menyusun anggaran. Pasalnya, pihak DPRA menolak memberikan draf RAPBA 2013 saat mereka datang ke gedung dewan dua hari lalu. Hal yang sama juga terjadi saat mereka kembali datang ke gedung DPRA, Kamis kemarin.  

“Berdasarkan perkembangan pemberitaan melalui media massa, banyak hal yang perlu kami kritisi dari APBA 2013. Misalnya alokasi dana untuk Wali Nanggroe, padahal lembaga itu belum tentu bersedia diizinkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pemberian beasiswa yang jelas-jelas program prorakyat justru distop sementara, ada apa ini? Jika memang pengelolaannya yang salah, maka lembaga pengelola LPSDM Aceh saja yang harus dievaluasi,” kata Firdaus.     

Seperti diberitakan beberapa hari lalu, Koordinator BEM Se-Aceh lewat siaran pers, menilai RAPBA 2013 yang diusulkan Gubernur Aceh Rp 11,785 triliun dan pendapatan Rp 11,116 triliun belum prorakyat atau tak sesuai 21 janji Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf saat masa kampanye dulu.

SUMBER: ACEHdotTRIBUNNEWSdotCOM

ABDULLAH, MANTAN ANGGOTA GAM PASE KECEWA TERHADAP WAGUB MUALEM

BANDA ACEH – Bagaikan kacang lupa kulitnya ataupun seperti mendapatkan mata air tapi lupa akan airnya itulah peribahasa yang terjadi oleh pemimpin Aceh Saat ini

Hal ini dirasakan langsung Abdullah atau biasa di panggil Tgk Bayu (38) bersama temanya Syarifuddin (39) anggota KPA asal PASEE Aceh Utara yang pada saat itu, Selasa malam (08/01/2013) datang ke Meuligoe kediaman Wakil Gubernur Muzzakir Manaf yang juga panglima GAM saat Konflik Aceh terjadi

Syarifuddin bersama temannya Abdullah bermaksud menjumpai pemimpin mereka dan hendak mengutarakan hal yang terjadi pada diri Abdullah yang kebetulan menderita sakit dalam, mereka menginginkan agar Wagub peduli terhadap mantan anak buahnya semenjak konflik dulu.

Tapi kenyataan itu sangat di luar dugaan mereka, sambutan yang di berikan Muzzakir Manaf terhadap mereka sama sekali menyakiti hati Abdullah dan Syarifudin. Mengapa ini bisa terjadi?

Abdullah bersama temanya Syarifuddin, Kamis (10/01/2013) kepada wartawan Media ini bercerita banyak tentang kejadian yang mereka alami, mereka datang karena undangan seorang temannya yang juga berasal dari KPA, saat itu Mualem menyuruh mereka datang ke Kantor Gubernur, sesampai diruang lobi Wagub Rabu (09/01/2013), disana Mualem justru melecehkan mereka berdua

“kami kecewa dengan pemimpin kami yang lupa akan perjuangan dulu, lupa segalanya setelah Mualem menjabat sebagai Wakil Gubernur,” ujar dia dengan nada kesal.

Lanjut Abdullah, Kami dipermalukan di depan orang ramai, beginikah tabiat seorang pemimpin kepada rakyatnya, maksud kami menjumpai mualem hanya meminta di perhatikan nasib kami, tapi mualem dengan tegas mengatakan, “kalau kamu sakit kerumah sakit jangan kemari dan saya tidak ada uang” seperi yang di utarakan Abdullah kepada wartawan.

Abdullah hanya berharap, kejadian ini cukup hanya dia saja yang merasakannya, “biarlah rasa malu itu hanya saya yang rasakan, jangan sampai anggota KPA yang lain di permalukannya lagi oleh mualem”,  ucap abdullah

Ia hanya mengharapkan, agar seorang pemimpin harus melihat ke bawah jangan melihat ke atas, karena dari bawah lah ia bisa di atas, harap Abdullah.

Pernyataan Jubir ASNLF Tgk. Sufaini Syekhy

MALEK MAHMUD CS JANGAN HANCURKAN ACEH ,ASNLF PERJUANKAN KEMERDEKAAN

Jubir ASNLF . Tgk. Sufaini Syekhy.

Kita memang mengharapkan Aceh Merdeka, tetapi kenyataannya sudah 32 tahun lebih berjuang dengan pola-pola ortodoks hasilnya apa ? Justru banyak mengorbankan rakyat Aceh, dan ujungnya ke meja perundingan Helsinki. Demikian kata Jubir ASNLF Tgk. Sufaini Syekhy melalui surat elektroniknya,Minggu 3 maret 2013, kepada wartawan.

ASNLF mempersilahkan kita perjuangkan kemerdekaan Aceh dengan segala macam strategi yang penting jangan dengan strategi menyengsarakan rakyat. Seharusnya damai Helsinki merupakan awal kita menuju merdeka, asalkan dilanjutkan dengan melakukan lobi-lobi internasional/lokal/nasional juga, artinya kekuatan masyarakat dan GAM/Ulama/Semua Elemen bisa mempersatukan ini.

Namun Pemerintahan Zikir yang merupakan bagian perjuangan Aceh tidak melakukan hal-hal tersebut dengan pola-pola modern, seharusnya tidak selalu menciptakan ruang gerak semakin sempit.

Itulah yang saya sebut pola ortodoks, yang selalu menciptakan perpecahan masyarakat Aceh dengan cara-cara arogansi kepemimpinannya. Sudah 32 tahun perjuangan Aceh dengan mengorbankan begitu banyak rakyat, namun berakhir dalam perdamaian. Ketika para pemimpin Aceh tidak mampu merangkul semua elemen maka otomatis akan menimbulkan kekecewaan para pejuang Aceh baik yang di Aceh maupun di luar negeri.

"Padahal Aceh memiliki modal cukup untuk merdeka ketika ekonomi kuat, politik kuat, financial kuat dan memiliki serdadu yang kuat juga, akan tetapi Malek Mahmud cs lupa diri," kata keponakan Tgk. Usman Lampoh Awe.

Kita sebagai Juru Bicara ASNLF Internasional, yang lebih tepat saya adalah salah satu aktor diplomasi Aceh Merdeka yang pernah tinggal di Australia maupun di Aceh, kita tetap komit untuk melanjutkan AM dengan pola-pola modern yaitu pola kebersamaan dengan melibatkan semua unsur atau kita berjuang dengan bersama elemen-elemen yang mendukung untuk melanjutkan perjuangan AM tanpa harus terus-menerus menciptakan perpecahan.

"Kita juga selalu berkoordinasi dengan para tokoh-tokoh GAM di luar negeri seperti Dr. Husaini Hasan, Tgk. Asnawi Ali serta Ari Fadillah, untuk menyatukan semua elemen Aceh yang komitmen dengan kemerdekaan Aceh," ungkapnya.

Hal ini perlu dilakukan karena pola perjuangan harus dirubah dengan pola modern dengan menguasai parlok dan dunia Internasional serta komunikasi baik dengan tokoh-tokoh nasional, tanpa itu semua mustahil akan terwujud. Meskipun saat ini mantan kombatan sudah menguasai eksekutif dan hampir 50 % legislatif, namun dibawah Pemerintahan Zikir tidak sesuai yang diharapkan karena pasangan Zikir sampai saat ini tidak melanjutkan perjuangan yang ada dalam MoU Helsinki dan UUPA karena janji-janji politiknya sebelum menjabat banyak yang belum terealisasi.

Tidak kita pungkiri Malek Mahmud cs adalah bagian dari perjuangan Aceh, namun mereka terlalu melakukan pembodohan terhadap rakyat Aceh, dimana mereka tidak mampu merangkul dan menyatukan seluruh elemen masyarakat justru mereka memecah belah masyarakat ALA dan ABAS serta menanamkan sifat-sifat egoisme kesukuan seperti saya orang Pidie, saya orang Aceh Utara atau saya orang Peureulak sehingga merusak persatuan dan kesatuan rakyat Aceh.

Untuk itu saya menyerukan kepada seluruh anak bangsa Aceh agar jangan terlena dengan upaya pembodohan yang dilakukan Malek Mahmud cs, dan apabila Pemerintah Zikir tidak sanggup memimpin agar lengser saja dan biar digantikan oleh orang-orang yang benar-benar mampu menyatukan rakyat Aceh serta bisa melakukan program pro rakyat karena Aceh bukan hanya milik para penguasa sekarang," ujarnya.

"Dengan demikian masyarakat Aceh kedepan harus cerdas dalam memilih pemimpin, karena apabila Aceh salah dalam memilih pemimpin dikhawatirkan rakyatnya akan lebih sengsara dari negara Somalia," tutup Tgk. Sufaini Syekhy.

Bakal Calon Legislatif DPW PNA Kota Langsa

12

LANGSA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Aceh (PNA) Kota Langsa, mulai mulai membuka pendaftaran calon anggota legislatif. Pimpinan PNA setempat menegaskan seleksi caleg akan dilakukan secara demokratis dan tanpa diskriminasi.
 

PNA membuka peluang bagi putra putri terbaik Aceh untuk bersama-bersama membangun dan mengembangkan organisasi politik ini menjadi sebuah partai politik yang visioner. “Kita harus mampu berdinamika dengan perkembangan dunia dan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Aceh,

DPW PNA Kota Langsa menyatakan, pendaftaran caleg dibuka kepada umum mulai Senin 4 Februari 2013. Meski demikian pihak PNA Langsa sudah menerima sejumlah nama tokoh masyarakat yang disebut-sebut akan bersaing untuk menjadi caleg PNA di DPRK Langsa.

“Dari data yang sudah terhimpun, mayoritas caleg yang berminat merupakan tokoh masyarakat Kota Langsa, ada juga eks GAM seperti Tgk Bahagia AB SE, Tgk. Nazaruddin Yusuf atau yang lebih dikenal dengan  PS Din. Banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu,” kata Ketua DPW PNA Kota Langsa, Bahtiar M Saleh.

Ia juga menegaskan, PNA Langsa sangat menghargai kemajemukan dan keberagaman yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Kota Langsa. “Oleh karena itu keberagaman dan kekuatan masayarakat Kota Langsa ini akan dijadikan modal kuat dalam memperjuangkan hak-hak warga Kota Langsa di DPRK nantinya,” ujar Bakhtiar.

Sekretaris Jenderal-DPW PNA, Muliadi Yusuf yang dihubungi terpisah menjelaskan, proses rekrutmen caleg ini diatur dalam peraturan partai sesuai dengan konstitusi partai. Mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pelatihan untuk bekal jika nantinya terpilih. “Semua ini disiapkan untuk menjadikan PNA lebih siap dengan dinamika politik yang cepat dan penuh tantangan,” pungkas Muliadi Yusuf.(Eks Kombatan)

 Adapun Nama-Nama Caleg DPRK dan DPRA yang sudah mendaftar di DPW PNA Kota Langsa adalah : 

1. ABDULLAH M UBIT (Gp Mutia)
2. AMIN BANI SH (Gp Blang Pase)
3. RAHMAWATI (Gp Blang Pase)
4. ELIDJON (Gp Blang Seunibong)
5. MAIRUDDIN CH (Gp Blang)
6. M GADE AR, SE (Gp Teungoh) 
7. KASMAWATI (Gp Sungai Paoh)
8. DRS WAHIDIN (Gp Sungai Paoh)
9. TGK M.RAML AMRI (Gp Telaga Tujuh)
10. M.USMAN .SE (Gp PTP Langsa)
11. GHAJALI USMAN BA (Gp Paya Bujok Tengoh)
12. DRS H M YUNUS (Gp Matang seulimeng)
13. A MURAT SH MH (Gp Paya Bujok)
14. SADARUDDIN JAMAL (Gp Matang Seulimeng)
15. BADARUDDIN (Gp Alue Dua Bakaran Bate)
16. DAHNIAR. SH (Gp Geudebang Aceh)
17. SYARIFUDDIN USMAN (Gp Paya Bujok)
18. NAZARUDDIN (Gp Aluer Itam)
19. ZULKIFLI OK (Gp Alue Pineung)
20. MIRZA ILYAS (Gp Sidodadi)
21. M.HASYEM ADAM (Gp Cinta Raja)
22. SUJANI (Gp Meurandeh)
23. JALALUDDIN (Gp Langsa Lama)
24. NURHASANAH (Gp Sidorejo)
25. ABDUL MUTHALIB (Gp Meutia)
26. MARIADI (Gp Buket Rata)